DPR Keberatan Blok Pase Dikelola Triangle

Apalagi bila dikaitkan dengan masyarakat atau lingkungan lokasi perusahaan sudah tidak memungkinkan lagi bagi PT Triangle Pase untuk beraktifitas.  "Kita juga mendapati kondisi dilapangan setelah bertemu masyarakat bahwa mareka tidak mendukung PT Triangle Pase sebagai pengelola,"ungkap Priyo.

Ini semua diperoleh saat tim pemantau otsus Aceh dan  Papua dari DPR RI berkunjung ke Aceh Timur dan Aceh Utara.  Jadi ada kondisi sosial politik yang tidak memungkin lagi bagi Triangle Pase untuk melanjutkan aktifitasnya. Dan bila ini terus dipaksakan maka  kwatirkan akan menciptakan instabilitas keamanan, politik di Aceh Timur dan Aceh Utara.

Atas hal itulah DPR meminta Menteri ESDM untuk dapat mempertimbangkan kembali Triangle sebagai operator blok pase. "Kami sangat setuju bila blok pase ini diberikan kepada perusahaan nasional yang bekerja sama dengan perusahaan daerah Aceh," ungkap Priyo dalam surat bernomor PW/01000/DPR/RI/1/2013 itu.

Selain hasil kunjungan langsung ke lapangan, pihaknya juga dapati sejumlah surat keberatan dari berbagai instansi terkait di Aceh,  diantaranya dari Pemkab Aceh Timur, DPRK Aceh Timur, Pemkab Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, DPR Aceh, Gubernur Aceh, dan somasi elemen sipil masyarakat Aceh Timur dan Aceh Utara kepada Menteri ESDM.