DPR Kebut RUU Jaminan Produk Halal

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada 21 dan 28 September mendatang. Kehadiran RUU ini diharapkan memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang beredar dan dikonsumsi di negeri ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ahmad Subaidi, mengungkapkan, selama ini produk yang beredar di masyarakat tidak semuanya diketahui kualitas maupun tingkat kehalalannya. Padahal, syarat peredaran produk makanan itu adalah yang aman dikonsumsi masyarakat.

"Kita kan tidak tahu kalau semua produk makanan yang beredar aman dan halal dikonsumsi. Karena ada produk-produk yang tidak mencantumkan sertifikasi halal maupun dari BPOM," kata kader PAN ini, Minggu (18/9).

Dia meyakini, hadirnya UU JPH tidak akan merugikan pihak manapun, baik produsen dan konsumen. Apalagi, selama ini sertifikasi halal, label BPOM dan Kementerian Kesehatan sudah lazim diberlakukan.