DPR Kebut RUU Jaminan Produk Halal

"Kan sudah berlaku sertifikasi halal serta label BPOM/Kemenkes dan sampai sejauh ini tidak ada masalah kan? Jadi kalau kemudian DPR RI ingin mengundangkannya, ini semata untuk lebih memberikan proteksi pada konsumen saja," tegasnya.

Sebelumnya RUU ini dikeluhkan berbagai pihak karena dianggap akan menambah mata rantai perizinan sebelum distribusi yang dikhawatirkan akan menyebabkan mahalnya harga. Bahkan di Arab Saudi dan Malaysia yang mayoritas muslim, aturan soal jaminan halal ini tidak diberlakukan.

"Di mana-mana, produk yang berkualitas dan aman pasti harganya lebih mahal. Di Singapura, masyarakatnya lebih memilih mengonsumsi produk yang ada jaminan halalnya. Kalau di Indonesia malah menolak, kan aneh. Patut diingat RUU JPH tidak akan merugikan siapapun. Kita hanya mengundangkannya agar masyarakat terjamin keamanan pangannya," pungkas Ahmad. (Esy/jpnn)