DPR Kecam Sikap Aparat Tangani Aksi Buruh

Politisi PDI Perjuangan, itu menyayangkan sikap Wali Kota Batam yang seharusnya responsif terhadap tuntutan para buruh tersebut,  malah kabarnya tidak ada di tempat. Tidak hanya mengecam, Rieke pun mengajak buruh di seluruh Indonesia untuk terus berjuang bagi peningkatan upah di daerah masing-masing. Serta memberikan dukungan kepada buruh dan pekerja di Batam melalui desakan dan gerakan politik bersama.

Rieke menegaskan, penetapan upah di setiap  kabupaten kota  dan provinsi adalah hal krusial. Karena, jelas dia,  menyangkut kehidupan buruh dan pekerja satu tahun ke depan. "Apalagi untuk daerah industri dan berkategori Free Trade Zone seperti Batam," ungkapnya.

Kata Rieke, berdasarkan data dan realita, kebutuhan hidup di Batam  lebih tinggi dari daerah lain. Dia mendukung kenaikan upah di Batam, sesuai tuntutan buruh yaitu sebesar Rp1.760.400, yang  merupakan angka berdasarkan survey pasar yang sesungguhnya.

Rieke mendesak Menakertrans  segera merespon persoalan pengupahan dan tuntutan buruh ini. Menakertrans juga didesak memenuhi janji dengan komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 22 November 2011. "Intinya merevisi Permenakertrans 17 tahun 2005 tentang KHL yang sudah tidak layak digunakan lagi dengan kondisi sekarang," pungkasnya. (boy/jpnn)