DPR Khawatir Calon Komisioner KPU Tak Paham Sistem
jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR menguji mental para calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Hal tersebut sangat terasa dari berbagai pertanyaan yang diajukan pada uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4).
Di antaranya, sebagaimana pertanyaan yang dikemukakan anggota DPR Rufinus Hutauruk. Dia mencecar calon anggota KPU yang diketahui saat ini masih menjabat Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana.
"Masih berani maju untuk mencalonkan diri, padahal di Papua masih banyak permasalahan. Ini saya khawatir apa yang di visi-misi bohong semua," ujar Rufinus.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura ini juga mempertanyakan definisi sistem pemilu pada Amus. "Menurut anda, apa yang disebut sistem, saya khawatir Anda enggak ngerti dengan sistem," ucapnya.
Menanggapi pertanyaan yang ditujukan padanya, Amus kemudian memaparkan kondisi yang terjadi di Papua Barat pada saat penyelenggaraan pemungutan suara, 15 Februari lalu.
"Terkait Pilkada di Papua Barat, kenapa sampai terjadi ada pertumpahan darah, masalahnya ada pada DPT (daftar pemilih tetap). Jadi begitu penetapan DPT, ada yang bilang namanya enggak ada, ada yang (pemilih,red) siluman, dan lain-lain," tutur Amus.
Dia menegaskan, basis data untuk penetapan DPT berdasarkan data kependudukan berkelanjutan. Permasalahan timbul, lebih karena sistem data itu sendiri.
"Penyebab utama adalah sistem data itu sendiri. Kemudian masalah sosialisasi, jaringan komunikasi di sana sangat terbatas. Menurut saya sistem operasi itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen untuk mencapai tujuan tertentu," pungkas Amus. (gir/jpnn)
Komisi II DPR menguji mental para calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Hal tersebut sangat terasa dari berbagai pertanyaan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi