DPR Khawatir Calon Komisioner KPU Tak Paham Sistem

jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR menguji mental para calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Hal tersebut sangat terasa dari berbagai pertanyaan yang diajukan pada uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4).
Di antaranya, sebagaimana pertanyaan yang dikemukakan anggota DPR Rufinus Hutauruk. Dia mencecar calon anggota KPU yang diketahui saat ini masih menjabat Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana.
"Masih berani maju untuk mencalonkan diri, padahal di Papua masih banyak permasalahan. Ini saya khawatir apa yang di visi-misi bohong semua," ujar Rufinus.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura ini juga mempertanyakan definisi sistem pemilu pada Amus. "Menurut anda, apa yang disebut sistem, saya khawatir Anda enggak ngerti dengan sistem," ucapnya.
Menanggapi pertanyaan yang ditujukan padanya, Amus kemudian memaparkan kondisi yang terjadi di Papua Barat pada saat penyelenggaraan pemungutan suara, 15 Februari lalu.
"Terkait Pilkada di Papua Barat, kenapa sampai terjadi ada pertumpahan darah, masalahnya ada pada DPT (daftar pemilih tetap). Jadi begitu penetapan DPT, ada yang bilang namanya enggak ada, ada yang (pemilih,red) siluman, dan lain-lain," tutur Amus.
Dia menegaskan, basis data untuk penetapan DPT berdasarkan data kependudukan berkelanjutan. Permasalahan timbul, lebih karena sistem data itu sendiri.
"Penyebab utama adalah sistem data itu sendiri. Kemudian masalah sosialisasi, jaringan komunikasi di sana sangat terbatas. Menurut saya sistem operasi itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen untuk mencapai tujuan tertentu," pungkas Amus. (gir/jpnn)
Komisi II DPR menguji mental para calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Hal tersebut sangat terasa dari berbagai pertanyaan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI
- Anggota DPR Rizki Faisal Apresiasi Kinerja Kajati Kepri dalam Penegakan Hukum