DPR Kritik Pedas Kinerja Prasetyo

jpnn.com - JAKARTA – Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2015 mencatat Kejaksaan Agung menempati kinerja paling jeblok di antara kementerian dan lembaga (K/L) dengan skor 50,02 dan nilai CC. Angka ini hanya naik 01 persen dibanding tahun 2014 sebelum Korps Adhiyaksa dipimpin HM Prasetyo.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani memberikan kritik yang pedas terhadap Kejagung.
“Dengan tidak beranjaknya skor LAKIP Kejagung selama setidaknya 3 tahun berturut-turut, maka Jaksa Agung perlu mendeklarasikan tekad untuk melakukan “over-haul” akuntabilitas dan transparansi kinerja Kejagung di 2016 dan tahun-tahun selanjutnya,” kata Arsul, Selasa (5/1).
Politikus PPP itu mengatakan, jika tekad tersebut tidak dicanangkan maka image Kejagung sebagai lembaga penegak hukum sulit untuk menjadi positif di mata publik. Apalagi untuk mensejajarkan diri dengan KPK.
Arsul berpendapat salah satu akar masalah yang menjadi faktor rendahnya skor akuntabilitas dan transparansi Kejagung adalah tidak terbangunnya dengan Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan Agung RI (SIMKARI).
“Bandingkan dengan MA misalnya, SIMARI-nya cukup baik dalam memberikan informasi, utamanya perkara kepada publik. Publik juga tidak mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi dijalankan di Kejagung, termasuk transparansi dalam pengisian jabatan-jabatan eselon 1 dan 2 sesuai dengan aturan dalam UU ASN,” katanya.
Soal apakah dengan LAKIP ini diperlukan reshuffle untuk Jaksa Agung? Menanggapi hal ini, Arsul menyerahkan masalah itu kepada Presiden Joko Widodo. Ia yakin presiden punya pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan reshuffle atau tidak.(fat/jpnn)
JAKARTA – Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2015 mencatat Kejaksaan Agung menempati kinerja paling jeblok di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Program Prabowo Disebut Bisa Ubah Nasib Rakyat, 8 Juta Lapangan Kerja Bakal Tercipta
- Minta Wartawan Keluar Saat Acara Danantara, Prabowo: Tertutup, Saya Banyak Menegur Direksi
- Ahmad Luthfi Kumpulkan 7.810 Kades untuk Ikut Sekolah Anti-korupsi Jateng
- Kejagung Berpeluang Terapkan Pasal TPPU dalam Kasus Suap Rp60 Miliar
- Jampidsus Sita 47.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Sahroni: Langkah Konkret Kembalikan Kerugian Negara
- Telkom Libatkan Komunitas Lokal, UMK, & Masyarakat untuk Perubahan Bumi