DPR Kritik Pemerintah yang Kurang Perhatian Terhadap Pasar Lokal
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, mengkritik pemerintah tidak pernah mengapresiasi pasar dalam negeri yang begitu besar.
Padahal, ujar dia, negara-negara besar lain seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, membuka pasarnya untuk globalisasi, tetapi kalau untuk kepentingan negaranya maupun petaninya mereka menutup pasar itu.
“Karena kepentingan itu semua. Kalau kita buka-buka saja. Kita tidak pernah mengapresiasi kita punya pasar yang besar,” katanya saat membuka Seminar Nasional “Kebijakan Berbasis Bukti untuk Kinerja Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12).
Gobel mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan asing sebagai kekuatan untuk membangun ekonomi Indonesia. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan bahwa membangun negara harus menggunakan kekuatan dan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri.
Menurut Gobel, asing masuk ke Indonesia karena melihat pasar yang besar seperti hasil bumi, laut, maupun pertambangan. Namun, ujar dia, Indonesia justru tidak melihat ini sebagai satu kekuatan.
“Bahkan saya khawatir kita menjadikan asing sebagai kekuatan membangun ekonomi kita. Bukan. Kekuatan kita adalah domestik kita. Kita harus bangun negara kita dengan kekuatan dan SDM kita,” ujar Gobel.
Mantan menteri perdagangan itu mengatakan, kalau mengandalkan asing sebagai kekuatan utama mendorong ekonomi Indonesia, maka bisa jadi akan tunduk sama mereka.
“Kita akan mungkin nunduk-nunduk sama mereka. Mungkin ke depannya kita tidak tahu. Ini satu hal di sini, di mana penelitian kita? Ada tidak penelitian kita yang mengarah ke sana, yang membuat kebijakan yang akhirnya membuat nilai tambah buat kita,” kata Gobel.
Chariman Panasonic Gobel Group itu menegaskan mengundang asing untuk berinvestasi ke Indonesia, bukan berarti harus bergantung sama mereka.
Dia menyatakan, asing itu hanya melengkapi untuk pembangunan ekonomi Indonesia, yang utamanya untuk membangun SDM.
“Bukan hanya mempekerjakan manusia Indonesia menjadi mereka punya pegawai, tetapi membangun added value besar khususnya SDM itu sendiri,” paparnya.
Gobel menjelaskan, saat membuat Visi 2030 dan Road Map 2010 Industri Nasional, ia mengundang pakar, pengusaha untuk adu berargumentasi. Gobel juga mengundang pemerintah. Selain itu, yang tidak kalah penting Gobel turun langsung ke daerah melihat-melihat dengan mata sendiri, berdialog dan merasakan langsung apa yang dirasakan industri pada saat itu.
Dia menjelaskan saat berdialog dengan pelaku industri kecil, mereka mengakui tidak merasakan resesi. Justru yang merasakan resesi adalah pengusaha-pengusaha besar.
“Kami (industri kecil) tidak, bisa hidup dengan biaya sekarang. Kaget juga saya waktu datang ke Yogyakarta, Solo, sampai ke seluruh daerah saya datang hanya untuk melihat dari mata saya sendiri, berdialog, dan merasakan sendiri. Itu penelitian saya yang saya lakukan, sehingga paper saya dapat,” katanya.
Kemudian, Gobel mengaku mengaitkan bagaimana kepentingan Indonesia untuk membangun, dan berapa besar peluang untuk bisa bangkit menjadi negara besar pada 2030. “Pada waktu itu paper saya buat. Namun, kalau di Indonesia ini sekadar ketemu, kumpul, papernya banyak. Seminar hari ini saya takut seminar ini cuma jadi paper ini,” jelas Gobel.
Oleh karena itu, Gobel menegaskan ingin membakar semangat semuanya supaya paper dimanfaatkan dan diimplementasikan menjadi kebijakan. Bukan hanya sampai tema saja, tetapi pada tingkat implementasi di lapangan.
Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, mengkritik pemerintah tidak pernah mengapresiasi pasar dalam negeri yang begitu besar.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi