DPR Kritisi Rencana Pemerintah Pinjam Dana ke Pertamina

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Nur Yasin, menyatakan bahwa rencana pemerintah meminjam dana ke Pertamina dalam rangka menutupi kekurangan BBM bersubsidi harus dikritisi. Menurutnya, usulan pemerintah menambah kouta BBM subsidi dengan cara meminjam ke Pertamina itu juga harus mendapat persetujuan DPR.

"Mekanisme mencari dana talangan untuk menutupi kekurangan keuangan negara dalam APBN harus seizin DPR. Apalagi dana itu sebesar Rp 6 triliun untuk menutupi kekurangan BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kilo liter. Itu  bukan jumlah yang sedikit," kata Yasin kepada wartawan, Minggu (2/12).

Politisi PKB itu menambahkan, dana Rp 6 triliun tersebut sebenarnya bisa dialokasikan untuk memperbaiki ribuan gedung sekolah rusak yang belum tercakup dalam APBN. Bahkan, tuturnya, dana itu bisa untuk stimulan bagi guru-guru di perbatasan atau pedalaman.

Oleh karena itu pemerintah harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengeluarkan dana untuk tambahan kuota BBM.  "Rencana pemerintah pinjam ke Pertamina tidak bisa dengan serta-merta begitu saja dilakukan, dan tidak bisa dianggap sepele," tegasnya.