DPR Kritisi Rencana Pemerintah Pinjam Dana ke Pertamina

Jika sampai pemerintah pinjam ke Pertamina tanpa persetujuan DPR,  tutur Yasin, hal itu akan menjadi preseden yang buruk dalam sistem ketatanegaraan ke depan. Apalagi perizinan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 23 ayat (1) UU Keuangan Negara menegaskan bahwa pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

"Ini jelas DPR harus ikut memutuskan bagaimana menalangi kekurangan subsidi BBM itu," pungkasnya.(flo/jpnn)