DPR: Layanan Pasien BPJS Kesehatan Mengkhawatirkan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyoroti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) Kesehatan terhadap masyarakat. Menurutnya, temuan lapangan menunjukkan adanya layanan pasien BPJS Kesehatan cukup mengkhawatirkan.
Hal ini disampaikan Sahroni dalam keterangannya, kemarin (22/12), menyikapi keluhan warga terkait buruknya pelayanan BPJS di RSUD Koja saat kunjungan kerja pada masa reses di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Dalam kunjungan tersebut, Sahroni yang kini menjadi anggota Komisi III DPR RI itu mendapat pengaduan dan keluhan dari warga atas buruknya layanan BPJS kesehatan di RS Koja.
“Cucu saya dirawat di UGD selama empat hari, terus mau pindah kamar. Saya tahu ada kamar kosong namun dibilang penuh. Setiap berurusan dengan kounter dan pihak rumah sakit mendapat perlakuan yang mengecewakan," keluh Hasyim, staf Hasim, staf RW 08, Koja, Jakarta itu.
Menurut Sahroni, buruknya layanan BPJS kesehatan ini telah melukai hati warga dan perlu evaluasi segera.
“Keluarga saya sendiri pernah mengalami buruknya layanan di RS Koja. Mulai dari kamar kosong dibilang penuh sampai petugas jaga yang tidak kompeten karena banyak pegawai honorer yang ditempatkan dan tidak tanggap terhadap keluhan pasien di ruang UGD,” ujar Sahroni.
Pria asli Tanjung Priok ini meminta pihak BPJS segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan ke warga.
"Sewaktu masih Anggota Komisi XI beberapa waktu yang lalu defisit Rp 4 triliun lebih, tahun 2017 ini bahkan defisit diperkirakan lebih dari Rp 9 triliun. Menkes bersama Menkeu selalu minta tambahan alokasi anggaran untuk BPJS kesehatan setiap tahunnya ke DPR, tanpa adanya perbaikan di sisi layanan dan fasilitas BPJS kesehatan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan agar BPJS kesehatan dapat lebih baik lagi," tegas Sahroni.
Menurut Sahroni, buruknya layanan BPJS kesehatan ini telah melukai hati warga dan perlu evaluasi segera.
- Menpar Widiyanti Sampaikan 3 Poin Utama yang Perlu Diperbaiki di RUU Kepariwisataan
- Apresiasi Instruksi Presiden soal Penjualan LPG 3 Kg, Putri Zulhas: Perketat Pengawasan
- DPR RI Menyetujui Revisi Tatib, Bisa Mengevaluasi Panglima TNI Hingga Hakim Agung
- Tok! Paripurna DPR Sahkan Revisi UU BUMN
- Puan Berharap KTT Soal Anak di Vatikan Lahirkan Aksi Nyata Demi Generasi Mendatang
- Demo Honorer juga Menyorot PP Manajemen ASN dan Rekrutmen CPNS 2025