DPR: Layanan Pasien BPJS Kesehatan Mengkhawatirkan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyoroti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) Kesehatan terhadap masyarakat. Menurutnya, temuan lapangan menunjukkan adanya layanan pasien BPJS Kesehatan cukup mengkhawatirkan.
Hal ini disampaikan Sahroni dalam keterangannya, kemarin (22/12), menyikapi keluhan warga terkait buruknya pelayanan BPJS di RSUD Koja saat kunjungan kerja pada masa reses di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Dalam kunjungan tersebut, Sahroni yang kini menjadi anggota Komisi III DPR RI itu mendapat pengaduan dan keluhan dari warga atas buruknya layanan BPJS kesehatan di RS Koja.
“Cucu saya dirawat di UGD selama empat hari, terus mau pindah kamar. Saya tahu ada kamar kosong namun dibilang penuh. Setiap berurusan dengan kounter dan pihak rumah sakit mendapat perlakuan yang mengecewakan," keluh Hasyim, staf Hasim, staf RW 08, Koja, Jakarta itu.
Menurut Sahroni, buruknya layanan BPJS kesehatan ini telah melukai hati warga dan perlu evaluasi segera.
“Keluarga saya sendiri pernah mengalami buruknya layanan di RS Koja. Mulai dari kamar kosong dibilang penuh sampai petugas jaga yang tidak kompeten karena banyak pegawai honorer yang ditempatkan dan tidak tanggap terhadap keluhan pasien di ruang UGD,” ujar Sahroni.
Pria asli Tanjung Priok ini meminta pihak BPJS segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan ke warga.
"Sewaktu masih Anggota Komisi XI beberapa waktu yang lalu defisit Rp 4 triliun lebih, tahun 2017 ini bahkan defisit diperkirakan lebih dari Rp 9 triliun. Menkes bersama Menkeu selalu minta tambahan alokasi anggaran untuk BPJS kesehatan setiap tahunnya ke DPR, tanpa adanya perbaikan di sisi layanan dan fasilitas BPJS kesehatan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan agar BPJS kesehatan dapat lebih baik lagi," tegas Sahroni.
Menurut Sahroni, buruknya layanan BPJS kesehatan ini telah melukai hati warga dan perlu evaluasi segera.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online