DPR Masih Pertanyakan Hitung-hitungan Harga Daging Sapi
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mempertanyakan instruksi Presiden Joko Widodo agar daging sapi dijual dengan harga Rp 80 ribu. Menurutnya, implikasi dari penetapan harga tersebut malah mencekik para peternak lokal.
Petani lokal, menurutnya, tidak mungkin menjual harga daging sesuai dengan permintaan Jokowi. Dari data yang ia punya, harga normal daging sapi menjelang lebaran berkisar Rp 100-110 ribu.
Itu sudah dilihat dari unsur biaya berternak sapi hingga distribusinya ke pasar. Proses distribusi tidak bisa diabaikan, karena semua harga naik tentu ongkosnya sampai ke pasar juga naik.
Para peternak sejatinya menjual Rp 40 ribu/kilo untuk sapi hidup. Jika harus dipaksa menjual Rp 80 ribu/kilo, tentu mereka tidak akan mendapat untung.
"Sama saja petani menjual 27 ribu rupiah per kilo daging. Peternak Indonesia jadinya mensubsidi kelas menengah ke atas. Mereka kan yang biasa makan daging," ketusnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).
Lantas, politikus PKB itu mempertanyakan itung-itungan Jokowi hingga yakin harga sapi bisa dipatok Rp 80 ribu/kilo. Ia meragukan data yang disampaikan ke Jokowi hingga menetapkan harga tersebut.
"Siapa yang berikan info. DPR ingin tau basis datanya apa sehingga bilang 80 ribu," sebut politikus PKB itu.
Soal impor puluhan ribu sapi juga dipertanyakannya. Bisa jadi yang diimpor bukan daging sapi segar. "Pasti beku kalau enggak tetelan itu," sambung Daniel.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mempertanyakan instruksi Presiden Joko Widodo agar daging sapi dijual dengan harga Rp 80 ribu. Menurutnya,
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi