DPR Mau Bikin Pansus Sumber Waras? Simak Ni Kata Fadli Zon

jpnn.com - JAKARTA - DPR makin menunjukkan perhatian terhadap kasus dugaan korupsi pembelihan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Setelah Komisi III DPR mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam waktu dekat Komisi XI juga berencana memanggil ketua BPK ke DPR.

Apakah dengan terjunnya dua alat kelengkapan Dewan (AKD) DPR ini dalam kasus yang sama sebagai isyarat DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus)? Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sangat tergantung perkembangan nantinya.

"Ikuti saja perkembangannya, DPR harus kaji semua sisi, termasuk nantinya menugaskan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum DPR yang sudah terlebih dahulu ada," kata Fadli, Rabu (20/4).

Kalau soal pembentukan Pansus lanjutnya, syaratnya juga ada antara lain harus diusung oleh lebih dari 25 orang anggota DPR. "Kalau syarat terpenuhi, saya kira bisa saja Pansus Sumber Waras terbentuk," tegasnya.

Bahwa akan terjadi perdebatan karena DPR membentuk Pansus tersebut, menurut politikus Gerindra ini, itu juga sah-sah saja.

"Tapi DPR tentu akan melihat ini ranahnya siapa? Kalau sudah melingkupi masalah sudah jadi perhatian publik, nasional, dengan potensi kerugian negara cukup besar maka tidak ada masalah Pansus dibentuk di samping gubernur ada perpanjangan tangan pemerintah di daerah," tegasnya.

Tapi lanjut Fadli, prosesnya harus datang dari anggota dewan. "Walau ada DPRD DKI dan juga membuat Pansus, hasilnya bisa jadi bahan di tempat lebih tinggi, karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan terhadap KPK," pungkasnya.(fas/jpnn)