DPR Mediasi Pemko Bogor dengan GKI Yasmin

Sementara Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding menjelaskan ketika pengadilan sudah memutuskan memberikan kewenangan kepada GKI Yasmin, maka semua pihak termasuk Wali Kota sebagai aparat negara harus mematuhinya.

“Tapi karena itu tidak terjadi, DPR harus mendorong penyelesaiannya ke forum musyawarah mufakat sebagai salah satu upaya untuk menghormati proses dan keputusan,” tutur Karding. (fas/jpnn)