DPR-Mendagri Setuju Tujuh Kabupetan Baru

Mendagri menambahkan, dari evaluasi setiap tahun, DOB ada yang membawa kemakmuran yang cepat kepada warganya. Namun, ada DOB yang gagal. Hal ini disebabkan dana APBD bukan utk kepentingan masyarakat, melainkan untuk membangun kantor megah dan membeli mobil megah.

"Ini perlu dicermati di setiap daerah nantinya. Dana APBD jangan difokuskan untuk gedung dan mobil. Tolong yang hadir juga ikut mengawasi," ujar Gamawan.

Menanggapi tiga pesan presiden itu, Komisi II menyatakan menyetujui untuk dimasukkan dalam pertimbangan penetapan DOB. Seluruh sembilan fraksi juga secara bulat menyetujui seluruh DOB baru. Penetapan tujuh DOB akan disahkan dalam sidang paripurna yang berlangsung hari ini.

Sebelum mengikuti rapat dengan Komisi II membahas DOB, Mendagri Gamawan Fauzi lebih dulu melapor kepada Presiden SBY yang baru tiba dari kunjungan kerja ke Jatim dan Bali. Menurut Gamawan, presiden berpesan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan sebab pemekaran harus bisa berdampak positif pada masyarakat.