DPR Mendesak KPK Menyelidiki Dugaan Mafia Bawang Putih

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan praktik mafia bawang putih yang diyakini mengganggu kestabilan ekonomi nasional.

Menurut Daniel, fenomena ini merupakan gambaran nyata betapa mafia di sektor pangan dapat merusak fondasi ekonomi dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mengungkapkan adanya lonjakan harga bawang putih.

Harga bawang putih ukuran sedang tercatat mencapai Rp 46.200 per kilogram pada Jumat (28/2), naik dari Rp 44.850 per kilogram yang tercatat pada Jumat, 14 Februari 2025.

Di tengah kekhawatiran tersebut, pemerintah telah memberikan persetujuan impor sebesar 300 ribu ton bawang putih.

Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya di tengah isu praktik mafia yang diyakini semakin merajalela.

"Mafia ekonomi adalah salah satu penyebab utama kerusakan perekonomian nasional. Khususnya, ketika yang bersangkutan berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan dan energi," kata Daniel Johan, dalam keterangannya, Sabtu (1/3).

Kasus ini mirip dengan skandal yang terjadi di sektor energi, seperti yang baru-baru ini mencuat di Pertamina." Ia menambahkan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap mafia pangan harus segera dilakukan untuk mendukung visi Indonesia Emas.