DPR Dukung Jokowi Melarang Ekspor Bauksit di 2023, Begini Alasannya
Kemudian dari sisi pengawasan kebijakan pemberian insetif, keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat penting.
"Kooordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait agar semuanya menjadi sinkron, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan sampai yang satu paham, yang satu salah, semuanya harus satu padu satu suara," jelas Marsiaman Saragih.
Menurut Marsiaman, pemberian insentif bagi industri pengolahan bauksit dalam negeri bisa jadi berlaku bagi industri menengah ke atas selaku operator. Adapun industri kecil seperti UMKM tidak kebagian di dalamnya.
Namun demikian, ia mengaku belum tahu persis poin-poin rencana kebijakan pemerintah. Pasalnya semuanya masih dikaji, dari hitung-hitungannya sampai kesiapan industri dalam hal pemurnian bijih bauksit.
“Insetif pasti diberikan pemerintah, mereka masih hitung untung ruginya. Kami dengar seperti itu, tetapi kami belum tahu persis, termasuk kesiapan beberapa fasilitas pemurnian bauksit,” ucap Marsiaman.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Anggota DPR menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang secara resmi melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023. Begini alasannya.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- DPR: Kepentingan Hilirisasi Industri Tak Boleh Terhambat Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru
- Dukungan Anies untuk Pram-Rano Bakal Berdampak Signifikan
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum