DPR Mendukung Jokowi untuk Kurangi Porsi Asing Dalam SBN
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para menteri dan pimpinan lembaga agar berani melakukan reformasi struktural guna menangkal hal-hal yang membahayakan makro ekonomi Indonesia. Termasuk dalam hal ini menyangkut urusan Surat Berharga Negara (SBN).
Kepala negara mengingatkan jika porsi dalam SBN dikuasai asing maka akan membuat nilai tukar bergejolak.
Dia mencontohkan kondisi 2014-2015, ketika kepemilikan SBN mencapai 38,5 persen.
Saat itu, gejolak yang ditimbulkan cukup kuat ketika dunia mengalami taper tantrum atau kebijakan pengurangan nilai pembelian aset.
Alhasil, Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam kategori fragile five. Per akhir November, data menunjukkan kepemilikan asing hanya sebesar 14,8 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan peringatan yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut sudah sangat tepat.
Sebab, kata dia, jika surat utang dikuasai oleh asing akan sangat berbahaya bagi nilai tukar rupiah di tahun 2023.
Upaya itu, menurut Fauzi Amro, perlu juga dibarengi dengan keberanian Kementerian/Lembaga dalam mereformasi struktural.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendukung peringatan yang disampaikan Presiden Jokowi terkait pengurangan porsi asing dalam SBN. simak penjelasannya.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?