DPR Mendukung Jokowi untuk Kurangi Porsi Asing Dalam SBN
Fauzi Amro optimistis Indonesia bisa 'lepas' dari ancaman tersebut. Pasalnya, Indonesia berpijak pada konsumsi domestik sehingga tidak terlalu terpengaruh dari situasi eksternal.
Hal itu berbeda dengan negara-negara tetangga yang menggantungkan pada ekspor.
“Sejauh ini, kami di DPR masih optimistis pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 akan baik dan stabil di tengah ancaman ekonomi global,” ucap Fauzi Amro, Kamis (22/12).
Untuk SBN, menurut dia, sebenarnya instrumen investasi tersebut dijamin oleh negara. Sebab, di dalamnya ada perjanjian yang mengikat sehingga tidak bisa seenaknya pihak tertentu membeli dan menjual SBN.
Di sisi lain, dengan struktur APBN, garansi dari Bank Indonesia hingga pernyataan terakhir Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ada optimisme dalam menghadapi perekonomian global.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu juga mendukung pernyataan Jokowi agar Kementerian Lembaga berani melaksanakan reformasi struktural guna menangkal hal-hal yang membahayakan makro ekonomi Indonesia.
"Bagus, kita mendukung adanya reformasi internal SDM sehingga terjadi efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi," ucap Amro.
Oleh karena itu, kata dia, ke depan tidak ada lagi birokrasi panjang dalam menangani suatu kegiatan. Selain itu dengan adanya reformasi internal, akan ada efisiensi dari sisi anggaran untuk belanja rutin dan belanja barang.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendukung peringatan yang disampaikan Presiden Jokowi terkait pengurangan porsi asing dalam SBN. simak penjelasannya.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?