DPR Mengawasi Kebijakan Penggunaan PeduliLindungi untuk Membeli Minyak Goreng

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi inovasi pemerintah menambah fungsi aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian minyak goreng curah.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan inovasi pemerintah tersebut perlu dicoba terlebih dahulu untuk melihat apakah efektif atau tidak dalam upaya memecahkan masalah minyak goreng di tanah air.
"Jadi, itu inovasi dipakai oleh pemerintah yang memang mesti dicoba dahulu baru bisa tahu efektif atau tidak. Namun, kami hargai inovasi yang ada tersebut, itu satu terobosan,” kata Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6).
Dia menambahkan pihaknya juga akan meminta Komisi VI DPR mengawasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut.
"Terlepas dari itu, kami akan minta komisi terkait dalam hal ini Komisi VI untuk ikut mengawasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menyosialisasikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat hari ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setelah masa sosialisasi selesai, seluruh penjualan dan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Kemudian, masyarakat yang belum memiliki PeduliLindungi masih bisa membeli dengan menunjukkan nomor induk kependudukan. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
DPR memastikan turut mengawasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Bawang, hingga Minyak Goreng Merangkak Naik
- Komisi III Dukung Sanksi PTDH untuk Oknum Polisi Terlibat Pemerasan di Kepri
- Rapat Bareng Sekjen MA, Legislator Komisi III Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak
- Bareskrim Bakal Tindak Tegas Pelaku yang Kurangi Takaran Minya Goreng
- Ketua BAKN DPR Dorong APBN Kita Segera Dirilis
- Pemuda Muhammadiyah Dorong DPR dan Aparat Penegak Hukum Mengusut Dugaan Kecurangan Takaran MinyaKita