DPR Mengawasi Kebijakan Penggunaan PeduliLindungi untuk Membeli Minyak Goreng
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi inovasi pemerintah menambah fungsi aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian minyak goreng curah.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan inovasi pemerintah tersebut perlu dicoba terlebih dahulu untuk melihat apakah efektif atau tidak dalam upaya memecahkan masalah minyak goreng di tanah air.
"Jadi, itu inovasi dipakai oleh pemerintah yang memang mesti dicoba dahulu baru bisa tahu efektif atau tidak. Namun, kami hargai inovasi yang ada tersebut, itu satu terobosan,” kata Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6).
Dia menambahkan pihaknya juga akan meminta Komisi VI DPR mengawasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut.
"Terlepas dari itu, kami akan minta komisi terkait dalam hal ini Komisi VI untuk ikut mengawasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menyosialisasikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat hari ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setelah masa sosialisasi selesai, seluruh penjualan dan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Kemudian, masyarakat yang belum memiliki PeduliLindungi masih bisa membeli dengan menunjukkan nomor induk kependudukan. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
DPR memastikan turut mengawasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Pemerintah Beberkan Penyebab Harga MinyaKita Meroket