DPR Menyayangkan Kebijakan Saudi Moratorium Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriyana Gantina menyayangkan kebijakan Kerajaan Arab Saudi menghentikan sementara kunjungan jemaah umrah Indonesia, karena persoalan wabah virus corona atau Covid-19.
“Saya sangat menyayangkan keputusan tersebut mengingat besarnya antusiasme umat Muslim di seluruh dunia khususnya Indonesia untuk menuju ke sana,” kata Selly kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).
Selly minta Kementerian Agama untuk berkoordinasi mengambil langkah konkret dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan terkait masalah ini.
Dia berharap prosedur yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi bisa berjalan dan jemaah umrah Indonesia tetap bisa diakomodasi.
“Pentingnya bagi calon jemaah kita untuk mendapat proteksi dari pemerintah agar lepas dari potensi paparan virusnya, sehingga bisa dinilai aman masuk (ke Saudi),” ujar Selly.
Selly menuturkan corona virus sudah melampaui epidemi penyakit. Virus corona sudah menjadi komoditas politik yang bisa menentukan suatu hubungan ekonomi - budaya - agama antarnegara.
“Hal tersebut yang paling kita sayangkan,” tegasnya. (boy/jpnn)
Kementerian Agama untuk berkoordinasi mengambil langkah konkret dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan terkait masalah moratorium umrah.
Redaktur & Reporter : Boy
- Kapolda Metro Abaikan Laporan Perusahaan Saudi soal RJ WN India di Kasus Penggelapan
- Polisi Dinilai Selewengkan Restorative Justice di Kasus WN India Vs Perusahaan Saudi
- BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi
- Aturan Baru, Barang Kiriman Jemaah Haji Maksimal Nilainya Rp 24,5 Juta Bebas Bea Masuk
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun