DPR Merasa Didukung KPK

JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tak merasa gentar dengan ancaman gugatan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terkait terus berjalannya pembangunan gedung baru. Kalangan BURT menganggap pembangunan gedung setinggi 36 lantai tersebut tak melanggar peraturan apapun.

"Silahkan saja, nggak apa-apa. Saya bicara ini atas nama institusi, bukan pribadi," kata Ketua DPR yang juga Ketua BURT Marzuki Alie di Jakarta, kemarin (27/3). Dia juga menegaskan pembangunan gedung baru telah menjadi keputusan politik bersama di DPR. "Kelanjutan pembangunan itu bukan keputusan pribadi. Semuanya ikut aktif dalam persetujuan," imbuhnya.

Marzuki menyampaikan rencana pembangunan gedung baru sangat transparan. Untuk menghindarkan terjadinya mark up anggaran, seluruh proses perencanaan dan tender diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif.

Bukan hanya itu, KPK juga tidak mempermasalahkan pembangunan gedung baru DPR. Menurut Marzuki, dalam pertemuan terakhir, KPK sudah meninjau ruang kerja anggota dewan saat ini. KPK ikut memahami konteks perlunya penambahan tenaga ahli bagi DPR yang berimplikasi terhadap kebutuhan ruang kerja yang lebih luas. "Makanya, KPK mendukung pembangunan gedung baru. Bagi KPK yang penting dilaksanakan dengan benar," tandas Marzuki.