DPR Merasa Dilangkahi

Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya masih bisa dialokasikan untuk kepentingan pendidikan yang belum terbiayai dengan baik. "Bagaimana bisa membiayai acara sebesar itu, sedangkan dana BOS saja masih pakai dana utang,” tandasnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nangroe Aceh Darussalam ini menilai, langkah pemerintah itu menunjukkan pemerintah seakan-akan menganggap sudah tidak ada hal mendesak lain di bidang pendidikan yang perlu dipenuhi. “Apalagi mau bicara pendidikan gratis, itu saja belum selesai,” ungkap dia.

Mengingatkan kepada pemerintah bahwa segala sesuatu yang menyangkut anggaran harus ada pembicaraan dulu di DPR. Bukan masalah peruntukan dana tersebut benar atau salah, kata Raihan, tapi prosedur akan mengajarkan semua pihak untuk bertindak profesional dan terencana.

“Kalau begini caranya ya pemerintah tidak professional, banyak program yang tidak terencana dengan baik jadinya. Misalkan saja UN juga sama sama saja, anggaran belum disetujui sudah melangkah terlalu jauh,” ujar dia. (cha/jpnn)