DPR Minta Anggaran Rp 5,7 Triliun, Ini Penjelasan Fahri Hamzah
![DPR Minta Anggaran Rp 5,7 Triliun, Ini Penjelasan Fahri Hamzah](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/02/05/ad9d05969d26f2eb5594fd2a95bbf291.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2018. Tujuan anggaran itu adalah untuk penataan kawasan Taman Ria Senayan sebagai hunian vertikal guna disewakan kepada anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, wakil rakyat harus tinggal di dekat gedung parlemen. "Kalau tinggal dekat DPR, tidak ada alasan macet karena (bisa) jalan kaki dari Taman Ria ke sini (gedung DPR)," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).
Menurut Fahri, sebelumnya di kawasan Taman Ria itu akan dijadikan pusat perbelanjaan. Namun, rencana itu mendapat penolakan masyarakat sehingga pembangunannya dibatalkan.
Karena itu Fahri mengusulkan kawasan bekas Taman Ria Senayan dimanfaatkan untuk kepentingan DPR. Fahri mencontohkan, di kawasan gedung Capitol Hill, Washington DC, Amerika Serikat tempat anggota kongres dan senat bekerja.
Di bawah Capitol Hill ada ada kota di bawahnya, termasuk penginapan dan fasilitas lainnya. Menurutnya, kawasan untuk legislator itu bisa menjadi kota mandiri.
“Kalau pergi ke Capitol Hill maka di bawahnya itu kota dan di situ ada penginapannya dan lainnya. Kalau mau serius, kita juga perlu begitu," paparnya.
Jika di kawasan Taman Ria Senayan dibangun hunian khusus DPR, sambungnya, maka para legislator tidak perlu lagi tinggal di kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata, Jakarta Selatan. Sebab, tinggal di Kalibata membutuhkan biaya lebih besar. "Kalau mereka di apartemen jadi lebih simpel," tegasnya.
Nantinya, aset di Kalibata akan dikembalikan ke Sekretariat Negara (Setneg). "Kalau mau dijual, itu urusan Setneg," katanya. (boy/jpnn)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2018. Tujuan anggaran itu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ketua MUI Palu Desak Kapolri Percepat Penanganan Kasus Ini
- Waka MPR Minta Lembaga di Sektor Pendidikan Tingkatkan Efektivitas Kerja
- Demonstran Kritik Kejaksaan saat Demo di DPR, Ini Tuntutannya
- Ananda Tohpati: Efisiensi Perlu, Tetapi Jangan Ganggu Program Masyarakat
- Wakasal Laksdya TNI Erwin Disebut Calon Kuat KSAL, Begini Respons Legislator NasDem
- Usul dari Habib Aboe DPR, Layanan SIM Buka pada Sabtu-Minggu