DPR Minta Anggaran Rp 5,7 Triliun, Ini Penjelasan Fahri Hamzah
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2018. Tujuan anggaran itu adalah untuk penataan kawasan Taman Ria Senayan sebagai hunian vertikal guna disewakan kepada anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, wakil rakyat harus tinggal di dekat gedung parlemen. "Kalau tinggal dekat DPR, tidak ada alasan macet karena (bisa) jalan kaki dari Taman Ria ke sini (gedung DPR)," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).
Menurut Fahri, sebelumnya di kawasan Taman Ria itu akan dijadikan pusat perbelanjaan. Namun, rencana itu mendapat penolakan masyarakat sehingga pembangunannya dibatalkan.
Karena itu Fahri mengusulkan kawasan bekas Taman Ria Senayan dimanfaatkan untuk kepentingan DPR. Fahri mencontohkan, di kawasan gedung Capitol Hill, Washington DC, Amerika Serikat tempat anggota kongres dan senat bekerja.
Di bawah Capitol Hill ada ada kota di bawahnya, termasuk penginapan dan fasilitas lainnya. Menurutnya, kawasan untuk legislator itu bisa menjadi kota mandiri.
“Kalau pergi ke Capitol Hill maka di bawahnya itu kota dan di situ ada penginapannya dan lainnya. Kalau mau serius, kita juga perlu begitu," paparnya.
Jika di kawasan Taman Ria Senayan dibangun hunian khusus DPR, sambungnya, maka para legislator tidak perlu lagi tinggal di kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata, Jakarta Selatan. Sebab, tinggal di Kalibata membutuhkan biaya lebih besar. "Kalau mereka di apartemen jadi lebih simpel," tegasnya.
Nantinya, aset di Kalibata akan dikembalikan ke Sekretariat Negara (Setneg). "Kalau mau dijual, itu urusan Setneg," katanya. (boy/jpnn)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2018. Tujuan anggaran itu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas