DPR Minta BRI Tunda Beli Satelit

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Arif Budimanta, meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) menunda keinginan memiliki satelit sendiri untuk memperkuat sistem jaringan perbankannya.

"Kita berada di tahun politik yang rawan dengan berbagai penyimpangan. Empat bulan lagi digelar Pemilu legislatif dan disusul Pemilu presiden. Berangkat dari pengalaman Pemilu masa lalu, semua proses transaksi rawan disalahgunakan. Termasuk rencana pengadaan satelit BRI, juga rawan disalahgunakan. Saran saya, ditunda saja dulu," kata Arif Budimanta, Rabu (18/12).

Sebelumnya, BRI didorong mengambil slot orbit satelit 150,5 BT yang saat ini digunakan oleh operator telekomunikasi PT Indosat. Info tersebut muncul dari sejumlah dokumen rapat kementerian terkait dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebutkan telah menyetujui hal itu.

Menurut Arif, aroma pemanfaatan BRI untuk kepentingan politik ini sangat logis, mengingat transaksi dalam pembelian satelit mencapai triliunan rupiah.

"Artinya, di sana juga ada peluang fee dan juga urusan lain yang terkait dengan uang dan bisa digunakan untuk kepentingan politik," ujarnya.

Politisi PDIP itu menilai, untuk kepemilikan atau penguasaan satelit sendiri, bukanlah kompetensi BRI, karena bank ritel terbesar di Tanah Air itu lebih kompeten di bidang perbankan, bukan satelit. Kecuali BRI adalah perusahaan telekomunikasi.

"Kalau alasannnya untuk mempermudah pelayanan nasabah dengan jaringan cabang yang tersebar di seluruh pelosok daerah, bukan dengan menguasai atau memiliki satelit. Sebab bank-bank lain saja tidak mengarah ke sana, terlalu besar biaya yang dikeluarkan, jadi tidak efisien," tegas Arif.

Diingatkannya, dana yang ada di BRI adalah milik masyaralat dan harus dikelola dengan baik serta profesional agar memberi keuntungan dan manfaat baik bagi bank maupun nasabah. "Karena itu transaksi nasabah, kerahasiaan nasabah, juga harus dijaga," imbuh Arif Budimanta. (fas/jpnn)