DPR Minta Dana Pembangunan Kantor DPD Dievaluasi

JAKARTA - Polemik Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI soal anggaran pembangunan kantor perwakilan DPD di setiap daerah, terus bergulir. Kali ini,  Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung yang meminta agar anggaran pembangunan kantor DPD di 33 provinsi segera dievaluasi.

Pria yang akrab disapa Pram ini mengakui pembangunan gedung pemerintahan memang sudah menjadi tanggungjawab negara untuk memberikan keadilan. Makanya, agar tidak terjebak polemik yang kontraproduktif, lebih baik diserahkan ke lembaga yang berwenang untuk mengevaluasinya.

"Saya melihat ini polemik kontraproduktif. Harusnya diserahkan kepada pihak yang punya wewenang untuk melakukan evaluasi," kata Pramono, kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/6).

Pram menyebut Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Pekerjaan Umum yang berhak melakukan evaluasi itu. Sebab, dana  itu menurut dia, memang sudah dianggarkan dari awal. "Kalau tidak (dievaluasi) nanti tidak produktif. Kita tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini," kata mantan Sekretaris Jendral PDI Perjuangan itu.