DPR Minta Data Daerah yang Tak Beres Urus Tunjangan Guru
Kamis, 07 Februari 2013 – 20:53 WIB

DPR Minta Data Daerah yang Tak Beres Urus Tunjangan Guru
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan. Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
Baca Juga:
"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Baca Juga:
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan
BERITA TERKAIT
- Bahlil Lahadalia Disanksi DGB UI, Kemdiktisaintek dan Pengamat Pendidikan Bersuara
- SPAN-PTKIN 2025, Jaring Calon Mahasiswa Bertalenta Tinggi, Siap Kerja
- Sidang Etik Dewan Guru Besar UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan
- Ketua Umum Bhayangkari Pantau Penerapan MBG di SLB Gresik
- Pesantren Marjinal Buka Jalan Pendidikan dan Kewirausahaan
- Selaraskan Akademik & Spiritual, Madina Islamic International School Cetak Generasi Unggul