DPR Minta Disdik Jabar Ungkap Kasus Diskriminasi Siswa Kristen di SMAN 2 Depok

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar). Segera menindaklanjuti kasus dugaan diskriminasi terhadap sejumlah siswa Kristen di SMAN 2 Depok.
"Saya minta Disdik Jabar segera menelusuri dugaan tersebut. Jika terbukti benar, saya minta Kepsek ditegur agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/10).
Menurut dia, semua tindakan diskriminatif tidak boleh terjadi di lingkungan dunia pendidikan. Terlebih sekolah negeri yang notabene dibiayai dengan menggunakan uang negara.
"Sekolah negeri itu milik rakyat, bukan milik pemda. Artinya, pembiayaannya dari pajak rakyat. Semua golongan masyarakat harus dihargai. Jadi, dugaan diskriminatif saja tidak boleh," ucap legislator daerah pemilihan Jabar II itu.
Selain itu, Dede Yusuf sangat menyayangkan peristiwa diskriminatif yang diduga dilakukan pihak sekolah kepada siswa beragama Kristen.
Dengan cara tidak memberi ruang kelas bagi para siswa untuk kegiatan ekstrakurikuler rohani Kristen (rohkris) sehingga para siswa terpaksa melakukan kegiatan Rohkris di anak tangga dan lorong kelas.
"Masa hanya memberikan ruangan sebentar saja. Untuk mata pelajaran yang jelas ada dasar aturannya masa tidak boleh? Ini yang sangat disayangkan sekali," ucapnya.
Sebelumnya, beredar pemberitaan di sejumlah media online yang memberitakan, adanya tindakan diskriminatif terhadap sejumlah siswa SMAN 2 Depok yang terjadi pada Jumat (30/10).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Disdik Jabar mengungkap kasus dugaan diskriminasi terhadap siswa beragama Kristen di SMAN 2 Depok
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS