DPR Minta Facebook Serahkan Perjanjian dengan Pihak Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific.

Rapat yang digelar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018) itu guna meminta penjelasan terkait kebocoran data satu juta lebih pengguna Facebook di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta Facebook memberikan dokumen perjanjian atau nota kesepahaman antara Facebook dengan pihak ketiga, Aleksandr Kogan, sebagai pengembang aplikasi dalam kasus kebocoran data pengguna ke Cambridge Analytica.

Namun selama rapat berlangsung, Facebook tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut dengan alasan pihak Facebook tidak melakukan perjanjian tertulis dengan Kogan.

“Sudah menjadi kebiasaan rapat dengan DPR untuk menyerahkan data-data real. Kami tidak hanya menerima pernyataan sikap dari Facebook tanpa supporting document yang menunjukkan bahwa mereka telah berusaha menjaga data pelanggan dan bahwa kesalahan itu ada di pihak ketiga yang tidak menaati aturan,” tegas Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.

Menurut Meutya, isi pada dokumen perjanjian tersebut sangat penting, karena akan menjadi landasan pembahasan apakah Facebook atau pihak ketiga yang telah melakukan pelanggaran. Menurutnya, Facebook tidak bisa hanya seolah-olah menyalahkan pihak ketiga akibat kebocoran data pelanggan, sementara Facebook sendiri tidak berusaha melindungi data pelanggannya.

“Facebook tidak bisa menyalahgunakan pihak ketiga begitu saja, kalau tidak ada MoU artinya Facebook tidak cukup berusaha untuk menjaga data-data pelanggan dengan memberikan aturan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga seolah-olah dipersilahkan ambil data, yang sebetulnya diatur di UU ITE pasal 32 dan 33,” sambung politisi Partai Golkar ini.

Meutya juga menambahkan, hingga kini Facebook belum memberikan hasil audit investigasi kepada pemerintah. Menurutnya, jika Facebook tidak kooperatif maka opsi moratorium atau memblokir Facebook sementara pun patut dipertimbangkan pemerintah.