DPR Minta Jokowi Pimpin Langsung Pemberantasan Korupsi

Karena itu, Benny mengatakan, Komisi III DPR meminta pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung melanjutkan reformasi internal untuk lebih kredibel di mata publik dan modal dasar mendapat kepercayaan masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut Benny mengingatkan KPK agar jangan melupakan kehadiran mereka sebagai trigger mechanism untuk memperkuat institusi Polri dan Kejaksaan. “Termasuk dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Polri dan jaksa juga diminta untuk mebcari jalan dan prakarsa di internal masing-masing agar bersama-sama KPK memerangi korupsi yang luas tumbuh di dalam masyarakat.
Terakhir, Benny menuturkan, DPR khusunya Komisi III mendukung sepenuhnya prakarsa baru dari pemerintah, termasuk Polri dan Kejaksaan untuk memperkuat institusi pemberantasan korupsi dan memerangi rasuah.
“Komisi III DPR menghargai prakarsa kepolisian untuk membentuk Densus Antikorupsi,” tegas politikus Partai Demokrat itu.(boy/jpnn)
Korupsi masif dan tumbuh luas, masuk ke birokrasi penyelenggara pemerintahan dari pusat hingga daerah, desa, BUMN dan swasta.
Redaktur & Reporter : Boy
- Habiburokhman Pastikan DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat dalam Penyusunan RUU KUHAP
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Menganggap Kinerja KY Perlu Dievaluasi
- Ahmad Sahroni Minta Nasib ART Dipikirkan dengan Matang
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta Usut Sampai ke Petinggi MA
- Polres Jaktim Tangkap Pasutri Penganiaya ART, Sahroni Mengapresiasi
- Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi