DPR Minta Kaji Ulang Kebijakan e-Money

“Semua gardu tol harus memiliki penjaga yang dilengkapi mesin elektronik untuk menerima transaksi, baik secara konvensional atau elektronik,” katanya.
Fraksi Gerindra, lanjut Edhy, sudah menerima aspirasi dari serikat pekerja Jasa Marga dan beberapa pihak yang tengah dihantui ancaman PHK akibat kebijakan e-money. Karena itu, Gerindra akan terus menuntut kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Serta selalu menjalankan amanat UUD 45 tentang hak bekerja dan hidup layak bagi rakyat.
“Untuk apa negara mengeluarkan sistem modern berbasis teknologi bila akhirnya harus mengancam masa depan rakyat? Ingat, Presiden Jokowi berjanji membuka banyak lapangan kerja, bukan malah menghilangkan pekerjaan orang. Karena itu, Gerindra secara tegas menolak kebijakan otomatisasi secara 100 persen,” tuntas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.(boy/jpnn)
Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, langkah pemerintah melakukan otomatisasi dalam bertransaksi atau e-money harus dievaluasi dan dikaji ulang
Redaktur & Reporter : Boy
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS
- Rudi Hartono Bangun: Kebijakan AS Harus Disikapi dengan Hati-Hati
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis