DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menyoroti dugaan penjiplakan kesaksian saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang praperadilan yang diajukan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/11).
Tandra mengingatkan agar semua pihak bersikap profesional dan tidak sembarangan apalagi berkaitan dengan hal teknis.
Tom merupakan mantan menteri perdagangan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait impor gula. Atas penetapan itu kemudian Tom mengajukan praperadilan.
"Kami minta agar proses penyidikan yang dilakukan berjalan secara transparan dan akuntabel. Artinya, pihak penyidik dalam hal ini Kejaksaan harus benar-benar profesional. Tidak boleh sembarangan masalah yang berkaitan dengan hal teknis,” ujar Tandra di Jakarta, Jumat (22/11).
Dia lantas mencontohkan kalimat terakhir yang digunakan dua saksi ahli dalam sidang praperadilan Tom Lembong.
"Misalnya, mengenai kalimat terakhirnya itu, kalau itu sama, ya, kami menyayangkan. Kami tidak menemukan profesionalisme dari pihak penyidik,” ucapnya.
Tandra juga mengimbau Kejagung dan pihak tertentu tidak mencampuri independensi hakim dan proses praperadilan yang dimaksud.
Dia percaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan profesional memeriksa kasus dugaan korupsi impor gula yang disangkakan ke Tom Lembong.
Dua anggota DPR RI meminta Kejaksaan transparan dan profesional pada persidangan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi