DPR Minta Kemenlu Awasi Gerak-Gerik Benny Wenda di Luar Negeri
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I Dewan DPR Asril Hamzah Tanjung meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menugaskan perwakilan Indonesia mengawasi gerak-gerik tokoh separatis Papua Benny Wenda.
"Tolong minta perhatian dubes-dubes, kemarin kita ke Inggris ketemu Parlemen Inggris, tetapi menurut mereka Benny Wenda jangan terlalu banyak disebut-sebut nanti tambah besar," kata Asril dalam rapat kerja di Gedung Nusantara 2 DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (11/9).
Menurut dia, pemantauan oleh duta besar di negara sahabatdibutuhkan demi penegakan hukum di dalam negeri. Pasalnya, pemerintah Indonesia tak dapat berharap banyak dari informasi pihak lain.
"BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)-nya Inggris juga terlalu teknis dan mereka tidak menangani masalah politik. Yang saya tangkap dari parlemen sana, Benny Wenda jangan terlalu disebut nanti besar, tetapi ini tak banyak disebut kok bisa besar," kata Asril.
Oleh karena itu, menurut Asril, bukan hanya duta besar yang perlu ditugaskan untuk memantau pergerakan Benny Wenda di luar negeri, tetapi juga atase pertahanan (athan) dan perwakilan BIN (perbinlu).
"Maksud saya persentase (jumlah dan penempatan, red) athan dan perbinlu harus dikaji ulang. Ini saya cek, di Afrika Selatan ada (athan/perbinlu), tetapi di Pantai Gading mereka pindah-pindah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Retno tak langsung menyampaikan tanggapannya terhadap usulan Asril. Retno meminta ke pemimpin rapat, Hanafi Rais, agar persoalan terkait Papua dibicarakan dalam forum tertutup. (ant/dil/jpnn)
Wakil Ketua Komisi I Dewan DPR Asril Hamzah Tanjung meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menugaskan perwakilan Indonesia mengawasi gerak-gerik tokoh separatis Papua Benny Wenda.
Redaktur & Reporter : Adil
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?