DPR Minta Kepastian Rusunawa dan Rusunami untuk Buruh

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Tenaga Kerja memastikan pembangunan 10.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) nantinya, sampai kepada pekerja atau buruh.

"Kementerian terkait akan kita awasi secara ketat agar Rusunawa dan Rusunami betul-betul sampai kepada pekerja atau buruh yang berpenghasilan pas-pasan," kata Alek Indra Lukman, usai rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (13/4).

Lebih lanjut, anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1 ini, tidak mempermasalahkan pelaksanaan pembangunan Rusunawa dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 7.600 unit dan 2.400 unit oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Itu hanya untuk mempertajam prioritas percepatan realisasi," tegasnya.

Hal yang menjadi konsen DPR, menurut ALex, Rusunawa dan Rusunami harus tepat sasaran, jangan sampai jatuh pada orang yang bukan pekerja atau buruh. "Karena Rusunawa dan Rusunami diperuntukkan untuk pekerja buruh. Jangan sampai bangunan tersebut jadi ajang investasi properti," tegasnya.

Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini minta Kementerian Ketenagakerjaan berpihak kepada pekerja dalam menentukan lokasi pembangunan Rusunawa/Rusanami. "Jangan sampai setelah mereka tinggal di Rusunawa atau Rusunami, harus lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk sampai ke tempat pekerjaannya," pinta Alex.

Dikatakannya, strategi pembangunan Rusunawa dan Rusunami erat kaitannya dengan program pengurangan penggunaan transportasi karena berkaitan dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

"Sekecil apapun berkurangnya penggunaan transportasi dan BBM dengan cara mendekatkan tempat tinggal pekerja dan buruh dengan lokasi kerjanya patut kita dorong karena akan membantu mengurangi impor BBM dan kemacetan lalu-lintas," pungkasnya. (fas/jpnn)