DPR Minta KPK Periksa 10 Anggota DPRD di Riau

JAKARTA - Kalangan anggota Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dan mengadili di Riau para tersangka korupsi kasus penerima suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue PON Riau 2012, yang melibatkan 10 anggota DPRD Riau.

"Lebih baik diperiksa dan diadili di Riau. Sebab, kalau di kantor KPK di Jakarta memeriksa saksi berarti butuh biaya lagi. Dan biaya KPK itu biaya negara," kata anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, saat menerima perwakilan DPRD Riau, dipimpin Husni Effendi

Permintaan kepada KPK agar pemeriksaan dan persidangan dilakukan di Riau, menurut Yani bukan berarti Komisi III DPR membela kasus korupsi. "Ini bukan membela kasus korupsinya. Kita (Komisi III) memang distigma sebagai pembela koruptor. Biar saja," ujar Yani.

Di tempat yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Nudirman Munir menyatakan sepakat agar anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ditangguhkan penahanannya. "Kita bantu penangguhan penahanannya, demi kepentingan hukum," tegas Nudirman.