DPR Minta Menag Cabut Rekomendasi 200 Mubalig

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR mencecar Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin soal rekomendasi 200 mubalig. Lukman dicecar usai menyampaikan alasannya mengeluarkan pengumuman yang menuai kontroversi tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, apa pun alasan yang diputar-putar Lukman, tetap saja rekomendasi itu tidak bisa diterima. Dia meminta Lukman menghentikan rekomendasi itu.

Lebih lanjut, Marwan mengatakan kalau alasan Lukman menerbitkan rekomendasi karena ada permintaan, maupun hal lain seperti mubalig yang tidak pro-NKRI supaya masyarakat tidak keliru memilih dai, maka ini bukan hanya kecerobohan tapi juga membahayakan.

“Kalau ada dai radikal, tidak pro-NKRI itu pemerintah yang gagal. Kalau pidana serahkan ke polisi, kalau teroris serahkan ke BNPT. Jangan dicurigai,” ungkap Marwan dalam rapat dengar pendapat.

Sejalan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid juga mengaku prihatin dengan persoalan rilis 200 mubalig. Dia menilai proses penerbitan rekomendasi ini tidak transparan.

“Katanya tiga kriteria, kok tidak masuk? Kebangsaan apa sih ukurannya? Kalau saya MPR kebangsaannya komitmen 4 pilar, selama setia kepada Pancasila, jangan ada pembatasan sama sekali,” sambung Sodik dalam rapat.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan boleh-boleh saja dilakukan sertifikasi, tapi jangan sampai membatasi. “Pak menteri jangan ragu-ragu, hentikan (rekomendasi). Alihkan isunya ke sertifikasi,” katanya. “Bangsa kita besar karena dakwah ulama.”

Sodik juga merekomendasikan untuk dihentikan. Kalau hanya dikurangi, tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan menambah masalah. “Mungkin ada permintaan maaf dari pak menteri yang menyejukkan Ramadan kita,” ungkap Sodik.