DPR Minta Negara Hadir dan Memprioritaskan Pembiayaan Untuk Industri Strategis
Dia pun mewanti-wanti bila pemerintah selanjutnya mengabaikan sektor industri, pembangunan ke depan bakal lebih sulit.
"Sekarang ini kontribusi sektor industri terhadap PDB terus turun, kalau ini tidak dijaga maka semakin sulit bagi kita menjadikan industri sebagai garda terdepan pembangunan," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Dermokrat Sartono Hutomo menyebut agar industri strategis dapat lebih mandiri, harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.
"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," kata Sartono.
Dia menekankan negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis ini, sehingga ada proteksi dari pemerintah.
"Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," lanjutnya.
Selain itu, kata dia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) tentu diperlukan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.
"Serta mampu beradaptasi dalam setiap tantangan dan mencari terobosan strategi, sehingga mampu bersaing secara global," tambahnya.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menilai Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah.
- Dirut Krakatau Steel Purwono Widodo Meninggal Dunia, Ini Kenangan Direktur Utama PT KSP
- Kejagung Garap Eks Dirut Krakatau Steel di Kasus Korupsi Tol MBZ
- PT. KSP & Krakatau Steel Group Kolaborasi Tebar Hewan Kurban di Cilegon
- Utang Makin Dalam, Krakatau Steel Wajib Restrukturisasi
- Kementerian PUPR Pastikan Produk Baja dan Jasa Penunjang di IKN Sangat Diperlukan
- Krakatau Steel Rugi Rp 560 M, Mahasiswa Banten Desak Menteri BUMN Rombak Direksi