DPR Minta Pemda Sulut Tanggung Jawab

JAKARTA - Para pimpinan DPR meminta pertanggungjawaban Pemda Sulut atas tenggelamnya kapal rombongan anggota dewan di laut Bunaken. Pemda dianggap lalai dalam melindungi para wakil rakyat itu.

Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, bila pemda mempunyai kesiapan, rombongan anggota DPR tidak akan menggunakan perahu nahas itu. Kapal yang membawa petaka itu tidak dilengkapi pelampung yang memadai. "Anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja dilindungi oleh undang-undang, sehingga mereka harus diperlakukan sesuai standar keamanan yang berlaku," kata Pram di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (9/8).

Nestapa itu terjadi pada 7 Agustus lalu. Rombongan Komisi III DPR yang berkunjung ke Sulut melakukan wisata melihat keindahan laut Bunaken. Dalam perjalanan, kapal yang mereka tumpangi karam akibat terkena gelombang besar. Dua korban tewas, yakni anggota dari FPDIP Setia Permana dan istri anggota DPR dan Wahyu Nurani, istri anggota dari Fraksi Demokrat Soetjipto.

Menurut Pram, sebuah hal wajar dan manusiawi jika ada rangkaian wisata yang dilakukan anggota dewan dalam kunker. Pada posisi itu setiap anggota dewan seharusnya tetap dalam pengawasan dan perlindungan aparat daerah. "Bagaimanapun, mereka adalah tamu pemda," jelasnya. Terkait dengan keberadaan istri anggota dewan dalam kunker itu, Pram menilai wajar. "Sepanjang mereka datang atas biaya sendiri," jelasnya.