DPR Minta Pemerintah Akui Salah Urus TKI

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkrit untuk menyelamatkan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditangkap di Jeddah, Arab Saudi, sebagai buntut dari kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI Jeddah. 

"Pemerintah Indonesia harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna menjelaskan duduk perkaranya. Karena para TKI ini bukan provokator. Mereka harus ditolong, harus dibantu, bukan dihukum," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (13/6).

Politisi senior Partai Demokrat ini juga meminta  pemerintah mau mengakui kesalahannya, sehingga para TKI bisa dibebaskan. "Kita tahu, kejadian  ini sebenarnya bukan urusan pemerintah Arab. Ini urusan kita, jadi akui saja kesalahan pemerintah, agar nasib para TKI bisa lebih jelas di sana," papar Marzuki.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menilai, komitmen dan kepedulian pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari minimnya pemantauan dan pengawasan, serta perlindungan pemerintah terhadap TKI. Mulai dari perekrutan hingga ketika menghadapi masalah di luar negeri,  khususnya  TKI di Arab Saudi dan Malaysia.