DPR Minta Pemerintah Akui Salah Urus TKI

"Lemahnya bahakn tidak hanya soal komitmen tapi juga juga sikap-sikap aparat kita di Saudi, yang saya kira masih belum kondusif. Mungkin mereka hanya anggap ringan permasalahan TKI. Pokoknya, anggap saja kayak di negara kita juga perlakuannya seperti itu. Betul-betul tidak serius," ujar Irgan dalam diskusi di Press Room DPR, Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut Irgan, jika pemerintah memiliki niat dan komitmen tinggi terhadap persoalan-persoalan TKI, maka persoalan yang dihadapi TKI di luar negeri, baik penyiksaan oleh majikan, tidak diberikan gaji, atau hal lainnya, pasti bisa teratasi. "Baru setelah ada kerusuhan di KJRI Jeddah, pemerintah mulai membuka pelayanan yang optimal untuk melayani TKI yang tengah mengurus amnesty di sana," jelasnya.

Karena itu menurut politisi PPP ini, bila saja itu dilakukan pemerintah sejak awal, kerusuhan di KJRI Jeddah tidak akan terjadi. Serta, tidak ada kambing hitam dari pemerintah bahwa kejadian itu karena adanya provokasi, yang akhirnya berbuah ada TKI yang ditangkap Kepolisian Saudi.

 

"Jadi, kepedulian kita terhadap TKI masih belum maksimal. Karena itu, kami berharap seluruh stakeholder, pemerintah, DPR, dan kita semua, untuk terus mengawasi pelaksanaan pemberian amnesti ini," harapnya.