JPNN.com 
DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Komisi IX DPR melayangkan protes kepada pemerintah merespons pemotongan dana insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshori Siregar mengaku kaget dengan pemangkasan dana insentif bagi nakes karena pemotongannya mencapai 50 persen pada 2021 ini.
"Batalkan pemangkasan insentif tenaga kesehatan," kata Anshori dalam rapat kerja dengan pemerintah di DPR, Rabu (3/2).
Forum itu dihadiri Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Riset dan Teknologi RI/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Amin Subandrio, dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono.
"Jangan sampai ada pemangkasan insentif tenaga kesehatan di seluruh Indonesia," tegas Anshori.
Dia mengatakan bahwa tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan pelayanan dan penanggulangan wabah Covid 19.
Terlebih lagi para tenaga kesehatan ini telah mengorbankan jiwa dan raga mereka, tanpa kenal lelah dan waktu di lapangan.
Legislator PKS itu menilai informasi tentang pemangkasan dana insentif membuat para nakes kecewa.
Komisi IX DPR mendesak Menkes Budi berkoodinasi dengan Menkeu Sri Mulyani untuk membatalkan pemotongan dana insentif nakes.
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya
- Posisi Letkol Teddy di Seskab Langgar UU TNI, TB Hasanuddin: Harus Mundur dari Militer
- TB Hasanuddin Ungkap Beberapa Pasal Menarik Perhatian dalam DIM RUU TNI
- Kenaikan Pangkat Teddy di Luar Kebiasaan, Soalnya Pakai Surat Perintah, Bukan Keputusan
