DPR Minta Pemerintah Berikan Internet Terjangkau Bagi Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sukamta meminta pemerintah untuk memberikan internet terjangkau dan merata bagi rakyat selama pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) melanda Indonesia.
Data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyebutkan bahwa penggunaan internet pada masa pandemi COVID-19 meningkat hingga 443 persen. Namun, masih ada 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik.
"Saya mendorong kepada pemerintah agar internet terjangkau dari segi harga dan cakupan wilayahnya," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Selasa (23/6).
Dia menjelaskan, akses internet jadi andalan semua kegiatan masyarakat, seturut kebijakan pemerintah terkait untuk tetap di rumah dengan produktif.
Terlebih lagi, anak-anak juga masih belum boleh masuk sekolah secara fisik. Proses belajar mengajar masih dijalani peserta didik dengan cara school from home (SFH).
Dari situ, ujar dia, anggaran rumah tangga untuk internet saja, bisa melebihi anggaran untuk makan dan transportasi. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah bisa mengurangi beban rakyat dari sisi internet.
"Pada masa pandemi seperti sekarang ini akses internet jadi andalan semua kegiatan. Anggaran rumah tangga untuk internet sekarang bisa jadi sudah melebihi anggaran untuk makan dan transportasi," beber dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga meminta pemerintah menjamin internet dari segi cakupan wilayah sinyal. Sampai saat ini, kata dia, masih banyak daerah yang belum terjangkau internet.
Anggota DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk memberikan internet terjangkau dan merata bagi rakyat selama pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) melanda Indonesia.
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah