DPR Minta Pemerintah Kelola APBN Lebih Prudent

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI menerima pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI.

Dari laporan yang disampaikan Menkeu di depan rapat paripurna, DPR RI meminta pemerintah untuk mengelola APBN lebih prudent.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, dalam pengelolaan APBN, khususnya pada aspek belanja negara, dia mendorong pemerintah menggunakannya untuk hal-hal yang lebih prudent dan bersifat produktif.

Upaya produktif itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya itu pun harus diimbangi dengan keberpihakan kebijakan pemerintah.

“Pengelolaan APBN selama tahun anggaran 2017, selain menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2018, juga menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan APBN di tahun 2018 ini. Sehingga berbagai program yang dijalankan pada tahun lalu, produktivitasnya dan pengelolaan secara prudent dapat ditingkatkan pada tahun ini,” kata Taufik, usai memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Menkeu mengenai RUU Pelaksanaan APBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menambahkan, situasi global yang kurang bersahabat pada tahun lalu dan menjadi tantangan hingga saat ini, seperti dampak kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang tak menentu, perang dagang AS-China, bahkan situasi semenanjung Timur Tengah, bisa menjadi evaluasi pemerintah dalam menjalankan APBN pada tahun ini dan tahun depan.

Diharapkan berbagai kebijakan bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi Tanah Air.

“Situasi global yang kurang bersahabat, memang cukup mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil, bahkan cenderung melemah melawan dolar Amerika. Nilai ekspor hingga pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga terkena dampaknya. Situasi global tidak bisa terus-terusan menjadi kambing hitam dari terpuruknya ekonomi Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkuat fundamental ekonomi dan berpihak pada produktivitas,” imbuh anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.