DPR Minta Pemerintah Kooperatif Bahas RUU
Selasa, 06 September 2011 – 13:57 WIB

DPR Minta Pemerintah Kooperatif Bahas RUU
JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta pemerintah untuk lebih kooperatif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh DPR, utamanya dalam proses atau tahapan penyampaian surat kepada Presiden RI hingga pembahasannya di parlemen. Hal itu disampaikan Marzuki Alie dalam pidatonya saat Sidang Paripurna DPR, di gedung Nusantara II, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (6/9). Sementara untuk program prioritas legislasi tahunan Tahun Sidang 2011 berjumlah 91 RUU, terdiri dari 37 RUU usul inisiatif DPR, 33 RUU inisiatif Pemerintah dan 21 luncuran RUU tahun 2010. Selama tahun 2010, RUU yang telah dilakukan proses penyusunan/perumusan di DPR berjumlah 16, tahun 2011 berjumlah 30 RUU. "Selama tahun 2011 sampai dengan akhir masa persidangan telah dilakukan pembahasan terhadap 23 RUU. Dari 23 RUU tersebut, 10 di antaranya sudah disetujui menjadi UU," kata politisi Partai Demokrat itu.
"Bersikap kooperatif dalam pembahasan RUU yang diusulkan DPR, merupakan hal penting untuk pencapaian target-target penyelesaian pembahasan dan pengesahaan RUU menjadi undang-undang (UU)," kata Marzuki.
Lebih lanjut, Ketua DPR mengungkap rencana dan hasil kerja legislasi DPR dalam tahun 2011 ini. "Sebanyak 23 RUU yang dibahas oleh DPR baik usul inisiatif dewan maupun RUU dari pemerintah sepanjang 2011 sampai dengan akhir masa persidangan IV, baru 10 RUU yang telah disetujui menjadi UU," ujar Marzuki Alie.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta pemerintah untuk lebih kooperatif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik