JPNN.com 
DPR Minta Pemerintah Optimalkan Pemanfaatan Anggaran Covid-19
Kemudian Pemerintah memproyeksi dana penanganan melonjak hingga Rpp 905,1 triliun.
Intan menyayangkan munculnya persoalan klasik yang hampir terus terjadi di setiap tahun anggaran yakni persoalan kemampuan serapan anggaran Kementerian dan Lembaga yang masih rendah.
“Persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program pemerintah untuk masyarakat menjadi tersendat. Apalagi, program ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik," ujarnya.
Menurutnya, persoalan akut menahun ini sepatutnya tidak perlu terjadi.
Sebab, anggaran yang disusun itu berbadasarkan program berbasis kinerja yang juga merupakan hasil pembahasan panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR.
"Jadi, alokasi anggaran di APBN itu bukan lahir dari bim salabim, tetapi hasil sebuah proses politik di Parlemen," katanya.
Intan Fauzi mengatakan menjadikan Covid-19 sebagai kambing hitam penyebab rendahnya daya serap anggaran, adalah mengada-ngada dan ironis.
Sebab realisasi anggaran Kementerian/ Lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41 persen.
Menurut Intan, pemerintah harus optimal namun terukur dalam membelanjakan anggaran di masa status keadaan darurat ini.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV
- Enggan Tanggapi Pengesahan UU TNI, Prabowo Hanya Tersenyum dan Lambaikan Tangan
