DPR Minta Pemerintah Segera Mencari Vaksin Halal
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mengaku sudah mendengar adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) produk dari Serum Institute of India (SII) untuk imunisasi haram. Dia memahami bahwa sudah menjadi kewenangan MUI untuk memutuskan vaksin itu mengandung babi atau haram setelah melakukan penelitian.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta kepada pemerintah agar segera mencari produk-produk yang bisa membuat umat Islam nyaman menggunakan vaksin.
"Kita kondisinya sekarang tidak ada ketersediaan vaksin yang halal, yang ada ya vaksin yang didapatkan dari serum pabrik India itu," kata Irgan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/8).
Menurut Irgan, situasinya sama dengan vaksin meningitis yang mengandung babi dan haram, sehingga tidak boleh digunakan. "Maka vaksin itu kita berikan ke negara Afrika, dan yang kita beli akhirnya vaksin yang halal. Nah sekarang vaksin meningitis untuk jemaah haji dan umrah mengandung vaksin yang halal," paparnya.
Menurut dia, kalau belum bisa mendapatkan yang halal, maka vaksin MR masih bisa digunakan sebagaimana fatwa MUI. Karena itu, dia pun berharap pemerintah agar segera mendapatkan vaksin yang halal.
Menurut Irgan, Komisi IX DPR akan memanggil Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan MUI.
"Apakah kemenkes tetap menggunakan ini sepanjang belum ada, atau kemenkes sudah bisa menemukan produk yang halal untuk digunakan," ungkap Irgan. (boy/jpnn)
Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mengaku sudah mendengar adanya fatwa MUI yang menyatakan vaksin MR haram digunakan untuk mengimunisasi umat Islam
Redaktur & Reporter : Boy
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS, Okamoto Edukasi Seksual di Kampus
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas