DPR Minta Pemerintah Tidak Lengah Wabah Corona
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar meminta pemerintah melakukan langkah terukur dan terencana dalam mencegah masuknya wabah corona ke Indonesia.
Politikus PKS itu menyatakan, Indonesia harus mengantisipasi dan memonitor perkembangan virus tersebut.
“Sejauh ini belum ada kasus penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, potensi bahaya terus ada sebab, Indonesia memiliki perjanjian visa bebas dengan Tiongkok sehingga berpergian di kedua negara cukup mudah," ujar Anshory dalam siaran persnya, Jumat (24/1).
Dia menambahkan, berdasar catatan, Indonesia memiliki 2.500 mahasiswa di Tiongkok. Di antaranya ada 428 mahasiswa dan 40 pelajar Indonesia di Wuhan.
Dia mengatakan, jika otoritas Tiongkok gagal mengatasi penyebaran virus ini, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman dan dalam kondisi yang baik.
“Langkah mitigasi perlu dilakukan oleh seluruh otoritas terkait, (karena) penyebarannya kini sudah menjalar ke beberapa negara yang dekat dengan Indonesia. Temuan terbaru di Thailand sudah dua orang dan satu di Singapura," kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) III, itu.
Anshory menjelaskan, tercatat ada 544 kasus gejala penyakit corona yang terkonfirmas di Tiongkok, dua di Thailand, sedangkan satu di Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Amerika Serikat.
Anshory mengingatkan Kemenkes dan Kemenlu perlu melakukan koordinasi intensif dalam mengantisipasi penyebaran virus ini. Di antaranya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait virus ini secara optimal. Terutama bagi mereka yang hendak bepergian ke daerah-daerah yang terindikasi telah terjadi penyebaran virus corona ini.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar meminta pemerintah melakukan langkah terukur dan terencana dalam mencegah masuknya wabah corona.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Celeng Banteng
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Pembuat Kebijakan Perlu Memaksimalkan Keterlibatan Akademisi Dalam Perumusan Regulasi
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas