DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Haji

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengingatkan dan mendorong pemerintah meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan jamaah haji di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), baik yang ada di Mekkah maupun Madinah.

Menurut Saleh, upaya tersebut sangat penting mengingat jamaah haji Indonesia yang tergolong risti (resiko tinggi) selalu ada setiap tahun. Karena itu, sarana dan prasarana kesehatan harus sesuai standar yang ditetapkan.

"Kami sudah mengunjungi BPHI yang ada di Madinah dan Mekkah. Kelihatannya, BPHI itu masih perlu mendapat perhatian khusus, terutama penambahan fasilitas rawat inap yang masih sangat terbatas," ujar Saleh, lewat pesan singkat, Minggu (12/4).

Selain itu, Panja Haji Komisi VIII juga meminta agar BPHI dapat dimaksimalkan fungsinya. Selama ini, BPHI itu hanya difungsikan pada saat musim haji. Sementara di luar musim haji, BPHI tidak memiliki aktivitas apa-apa. Padahal, BPHI tersebut disewa selama lima tahun.

"Sayang sekali anggaran besar untuk BPHI tidak dimaksimalkan fungsinya. Ke depan, pemerintah semestinya tetap mengupayakan pengoperasian BPHI itu untuk melayani jamaah umrah. Apalagi, dari waktu ke waktu jamaah umrah jumlahnya semakin banyak," pintanya.

Di samping itu, politikus PAN ini meminta agar pemerintah segera mencari alternatif tempat BPHI di  Madinah. Hal itu mengingat akan habisnya masa kontrak tempat tersebut. Diharapkan sebelum musim haji tiba, BPHI Madinah sudah siap melayani jamaah haji.

"Karena ini urusan Kemenkes, sebaiknya menkes segera berkoordinasi dengan menteri agama. Terutama untuk memastikan pusat-pusat pemondokan jamaah. BPHI tentu akan lebih baik berada di lokasi yang mudah dijangkau dari seluruh pemondokan yang ada," tambahnya.(fat/jpnn)