DPR Minta Pemerintah Tolak Bernegosiasi dengan Penyandera WNI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, penyanderaan dua WNI di Papua Nugini menunjukkan eskalasi gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah meningkat dari separatis ke arah terorisme.

"Jadi ini adalah satu eskalasi dari operasi gerakan OPM dan menurut saya ini sudah serius. Apalagi ini sudah memakai strategi, mencoba melibatkan negara lain dengan penyanderaan ini dilakukan di PNG (Papua Nugini, Red.)," kata Mahfudz di gedung DPR Jakarta, Kamis (17/9).

Karena itu, kata Mahfudz, pihaknya mengingatkan pemerintah untuk tidak membuka ruang negosiasi dengan OPM. Karena sekali ruang negosiasi itu diberikan maka situasinya akan berubah.

"Pemerintah harus tegas, tidak dibuka ruang negosiasi. Karena sekali ini dibuka ruang negosiasi maka ini akan dikapitalisasi oleh OPM untuk mengeskalasi gerakan-gerakannya dari perjuangan politik menjadi aksi-aksi teror yang lebih jauh," tegasnya.

Karena itu, politikus PKS ini meminta pemerintah Indonesia harus berbicara yang jelas dan tegas kepada pemerintah PNG dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

"Itu kalau PNG punya komitmen untuk mendukung NKRI. Karena ini menyangkut negara lain jadi penyelesaiannya dengan politik. Di sini juga, menjadi ujian PNG, sejauh mana komitmennya mendukung NKRI dalam kasus teror," pungkasnya.(fat/jpnn)