DPR Minta Penggunaan Dana Desa Dievaluasi
jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi V DPR M Nizar Zahro mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), bersama Kementerian Keuangan mengevaluasi secara menyeluruh penyaluran dan penggunaan dana desa 2017.
Politikus Gerindra ini berharap, penyaluran dana desa pada tahun ini bisa lebih transparan.
Mengingat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 362 laporan yang mengindikasikan adanya masalah.
Saat ini, 87 pengaduan di antaranya sedang didalami lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu.
"Kami mendesak Kemendes agar penyaluran dan penggunaan dana desa untuk dievaluasi. Kami juga mengapresiasi sikap KPK yang akan menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan dana desa," kata Nizar kepada wartawan di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (31/1).
Politikus asal Madura ini menyebutkan, penyaluran dana desa merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk pemberdayaan potensi desa, dan mengakomodir kebutuhan desa.
Sehingga ujungnya akan tercipta kesejahteraan masyarakat desa.
"Kalau penyaluran dan penggunaannya tidak tepat sasaran, tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di desa tidak akan pernah tercapai," ujar dia.
Anggota Komisi V DPR M Nizar Zahro mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), bersama Kementerian Keuangan
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Dipercaya Menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Mendes Yandri Sebut Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Tak Boleh Kurang 20 Persen
- Mendes Yandri Susanto Ajak Seluruh Kades Manfaatkan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
- Dorong Kades Optimalkan Dana Desa, Misbakhun Gandeng BPKP Gelar Bimtek
- Diduga Korupsi Dana Desa Rp 769 Juta, Kepala Desa Muara Baru Ditangkap