DPR Minta Presiden Tunjuk Pelaksana Tugas Jaksa Agung

Pramono meminta agar putusan MK yang mengabulkan uji materi pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dimohonkan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, tidak diperdebatkan lagi. Meskipun begitu, Pramono yang juga Mantan Sekjen DPP PDIP menilai putusan MK menunjukkan adanya kelemahan administrasi di tubuh pemerintahan.

“Ini baru pertama kali terjadi dan menjadi  pengalaman berharga,” katanya. (awa/jpnn)